Rakor Kepegawaian Tingkat Propinsi Di Lembata

^{Badan Kepegawaian  Daerah (BKD) Provinsi NTT menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Kepegawaian di Lewoleba Kabupaten Lembata, dari tanggal 15-17 Maret 2016. Rakor Bidang Kepegawaian Provinsi NTT kali ini merupakan yang kesepuluh sejak pertama kali tahun 2007 di Labuan Bajo dan dilaksanakan setiap tahun secara bergilir di seluruh Kabupaten/kota di Provinsi NTT.} 

^{Rakor Kepegawaian tahun 2016 mengusung tema “Melalui Reformasi di Bidang Kepegawaian Kita Tingkatkan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara/ASN”. Tema ini mengandung dua pesan yakni reformasi birokrasi dan tuntutan profesionalisme ASN. Kegiatan diawalai dengan penyambutan peserta di halaman Hotel Palm Indah kabupaten Lembata tempat berlangsungnya kegiatan.}

^{Hadir dalam pembukaan Rakor Asisten Administrasi dan Umum Sekda Provinsi NTT, bapak Alexsander Sena, SH,M.Si, Sekda Kabupaten Lembata, bapak Petrus Toda Atawolo dan ketua DPRD Kabupaten Lembata, Ferdinandus Koda. Peserta rakor terdiri dari para Sekretaris Daerah, Asisten yang mebidangi Kepegawaian, Kepala BKD, Sekretaris BKD, Kabid dan Kasubid/Kasubag di lingkup BKD  dan utusan SKPD lingkup Provinsi NTT.}

^{Penyelenggaraan rakor Bidang Kepegawaian Provinsis NTT di Lewoleba – Lembata merupakan amanat rakor kepegawaian tahun 2015 di Soe kabupaten TTS yang telah menggariskan beberapa hal, antar lain penilaian kompetensi, kinerja, disiplin, dan kesejahteraan ASN. Menurut Panitia, dengan kegiatan rakor ini diharapkan agar peserta rakor dapat menindaklanjuti cacatan rakor di Soe untuk didiskusikan dan dicarikan solusi bersama. Para peserta juga diharapkan sebisa mungkin menemukan berbagai realita dan standar pesoalan aktual kepegawaian agar dapat didiskusikan secara normatif-rasional, menemukan solusi yang dapat dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota serta menjadi input penyusunan kebijakan nasional di bidang kepegawaian.(Humas TI Setda Lembata)}

Mantan Bupati Lembata Drs. Ande Manuk ; Pembangunan Itu Tidak Sekali Jadi

<sup>Hadir dalam acara pelantikan Camat Lebatukan Petrus Peka Soge, SE di Hadakewa, Sabtu 19/02/2016, Mantan Bupati Lembata Drs. Adreas Duli Manuk dalam sambutan menekankan Prinsip pembangunan yang berkelanjutan, berkesinambungan, berencana dan bertahap. Pembangunan itu tidak sekali jadi, kata Manuk.  Tiap periode kepemimpin berpegang pada prinsip yang ingin dicapainya yang merupakan lanjutan dari periode sebelumnya. Oleh karena itu setiap periode kepemimpinan harus didukung agar target-target yang telah direncanakan dapat tercapai dengan optimal. Pembangunan prinsipnya adalah berkesinambungan maka kita harus dukung siapapun yang berniat melanjutkan pembangunan yang sudah ada.
Sembari mengingatkan untuk kembali ke samangat kebersamaan 07 maret 1954, sebagai orang tua, Manuk menasehati  semua pimpinan SKPD yang hadir yang sudah dianggap anak-anaknya  sendiri untuk selalu bangun kebersamaan dalam kerja. “Kepada semua pimpinan SKPD saya minta supaya jangan munafik, kata Manuk. Bantulah Bupati dengan setulusnya.  Harus jujur dan seikhlas-ikhlasnya. Jangan hanya  jujur di depan dan di balakang lain”.

Bertolak dari pengalamannya yang telah beberapa kali mencalonkan diri manjadi Bupati  semasa masih aktif sebagai PNS, Manuk mengingatkan ke seluruh Pimpinan SKPD yang masih aktif agar jangan paksa diri untuk maju di Pilkada 2017 mendatang apabila belum benar-benar siap. Sebagai orang tua beliau mengharapkan agar semua pajabat yang telah dilantik dan dipercayakan untuk mengkonsentrasikan diri bekerja membantu Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur sampai selesai. (Humas TI Setda Lembata)</sup>

Waienga, Kawasan Ekonomi Produktif

_{Desa Waienga dengan luas sekitar 13 Km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 932 jiwa, dikategorikan sebagai kawasan ekonomi produktif yang terus dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata karena merupakan desa pantai dan desa wisata yang menarik.}

_{Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur, mengatakan hal itu ketika melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Desa Waienga, Senin(18/1). “Waienga bukan saja dikenal sebagai pusat produksi Mutiara Lembata, tapi juga pusat wisata bahari yang sungguh menjanjikan. Kapal pesiar wisatawan sering datang ke sini karena alam bawah laut sangat indah”,ujar Bupati sunur.}

_{Dikatakan Sunur, Wienga, Lodoblolong, dan Lerahinga misalnya, merupakan daerah potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan ekonomi produktif. Lahan pertanian sangat mungkin dikembangkan termasuk potensi peternakan dan perikanan . Transportasi lintas Lebatukan ke kawasan produktif Wade kelak jadi poros utama ekonomi produktif. Selain pembangunan jalan ke kawasan itu, tapi juga akan dibangun sebuah bendungan untuk kepentingan irigasi yang menelan anggaran sekitar 20 Miliar. Untuk di laut, event tahunan Festival Nuhanera, dengan alam bawah lautnya yang kini dikenal dunia internasional seiring dengan diluncurkannya, Buku Lembata Underwater, di Jakarta baru-baru ini adalah potensi yang layak menjadi perhatian perkembangan ekonomi kedepan.}

_{Karena itu, demikian sunur, kedepan akan dibangun Jembatan Marina di Waienga sebagai tempat labuh bagi kapal-kapal pesiar untuk wisatawan domestic dan mancanegara. Rencana ini sudah dikomunikasikan dengan Pemerintah Pusat dan disambut positif. Banyak kapal pesiar yang selama ini sudah singgah ini, ini harus kita manfaatkan untuk peningkatan pendapatan masyarakat. Kita harus bisa sama-sama melihat peluang untuk pembangunan ekonomi dengan potensi alam yang indah. Pemerintah harus buat sesuatu yang lebih dengan potensi alam yang ada agar masyarakat tergerak untuk mengembangkan ekonominya. Peluang lapangan kerja dan peningkatan pendapatan harus bisa kita ciptakan agar kawasan ini benar-benar menjadi kawasan ekonomi produktif.(Humas TI Setda Lembata)}

       

Lembata Harus Jadi Contoh Kerukunan Hidup Beragama di NTT

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lembata Dra. Dortia Nahak dalam sambutannya di Lemau Ileape Timur pada acara halal bi halal dan kontak majelis Taqlim tingkat kabupaten minggu 27/07/2015 mengatakan, Lembata harus jadi contoh kerukunan hidup beragama di NTT. “Hari ini kita merasakan toleransi umat beragama yang begitu tinggi di kabupaten ini. Jumlah umat islam di kecamatan Ileape Timur hanya tiga ratusan tetapi acara hari ini mendapat dukungan yang luar biasa dari umat beragama lain. Kita baru saja menyaksikan mars Badan Kontak Majelis Taqlim(BKMT) yang dibawakan oleh muda-mudi katolik Paroki Bernabas Abas Tokojaeng. Ini membuktikan bahwa kita semua memiliki rasa persaudaraan, kebersamaan dan toleransi yang tinggi sebagai ciri khas budaya Lamaholot”. Masih tentang toleransi Dortia melanjutkan, “telah dideklarasikan komitmen bersama menjaga toleransi beragama di Lembata. Kita sudah berikrar bahwa tidak akan ada konflik berbau SARA di Lembata sehingga jangan pernah terpengaruh hasutan darimana saja yang memecah belah persatuan. Lembata telah menjadi contoh kerukunan beragama di NTT ini sehingga tanggung jawab kita semua untuk mempertahankannya”. Sementara tentang BKMT Dortia mengatakan, BKMT Lembata adalah BKMT yang paling aktif di NTT dengan jumlah anggota tiga ribu tiga ratus enam puluh ibu-ibu. “Sejak dideklarasi 4/10/2009 BKMT Lembata menjadi yang paling aktif di NTT sehingga dengan revisi kepengurusan yang telah dibuat baru-baru ini diharapkan ibu-ibu dapat menjadi contoh dalam mentstransfer nilai-nilai islami,akhlak dan budi pekerti yang muli dalam keluarga dan masyarakat. BKMT menjadi wadah silahturami membangun persatuan dan kesatuan bangsa serta memupuk jiwa toleransi dalam kemajemukan dan perbedaaan,sekaligus menjadi wadah penggemblengan dan pembelajaran menjadi manusia yang produktif dan bermanfaat bagi diri,masyarakat dan Lewotanah. Dalam kesempatan itu juga Dortia mengucapkan terima kasih kepada Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur yang telah menghadirkan Da’i Nasional Ustazah Lulu sumiati. Kehadiran Ustazah Lulu memberi warna tersendiri. Sebagaimana disaksikan, antusiasme luar biasa dari semua yang hadir ketika Ustazah Lulu mulai berda’wa bersama bonekanya.(Ferry dasilva)

Nelayan Lembata Terima Bantuan

Bupati Lembata saat memberikan bantuan secara simbolis, sabtu,07/02/15

Lewoleba , Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur, ST mengharapkan kepada semua kelompok Masyarakat Nelayan penerima bantuan sarana penangkapan ikan untuk memanfaatkan secara baik dan produktif semua sarana yang diberikan agar dapat meningkatkan  kesejahteraan ekonomi. Bupati Sunur mengharapakan hal itu ketika menyerahkan bantuan sarana penangkapan ikan kepada Kelompok Masyarakat Nelayan, Sabtu (7/2) di Kuma Resort Waijarang, Kecamatan Nubatukan.

Kelompok Masyarakat Nelayan menerima  Paket Bantuan Sarana Penangkapan Ikan  berupa , Kapal Purse Seiner 10 Gross Tonage (GT), Kapal Multipurpouse 1,5 GT, Material Alat Bantu Penangkapan Ikan (Rumpon) dan Cool Box.  Semua sarana ini adalah bantuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di tahun 2014.

Bupati mengatakan, semua kelompok nelayan harus bisa bekerjasama.  Kerjasama yang baik antar kelompok akan membantu pemerintah dalam pengawasan sumber daya laut. Semua kita berkewajiban menjaga konservasi laut. Keindahan dan sumber daya laut adalah tanggung jawab kita semua ,katanya.

Bupati juga mengingatkan agar sarana fasilitas bantuan yang diberikan secara gratis ini harap jangan dijual. “Nanti saya akan turunkan Inspektorat dan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pemeriksaan fasilitas itu. kalau ada temuan barang ada yang dijual maka saya minta kembalikan uang.” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lembata, Anthanasius Amuntoda menjelaskan, total  dana bantuan untuk kelompok nelayan di tahun 2014 berjumlah Rp.8,1 miliar yang bersumber dari APBN, APBD 1 maupun APBD II, bantuan ini berkat adanya upaya pemerintah kabupaten melalui Bupati dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Bupati kita tidak pernah putus asa mencari dana dari luar untuk membangun Lembata. Ini adalah buktinya,kata Amuntoda.

Sedangkan untuk TA 2015 lanjut Amuntoda,  telah ada Pabrik Pengolahan Ikan yang dibangun atas kerjama Pemda dengan pihak ketiga. Dengan adanya pabrik pengolahan ikan ini,  maka semua nelayan harus didukung dengan armada laut dan alat tangkap yang memadahi.  Menurutnya, Pabrik Pengolah Ikan ini direncanakan pada  bulan april mendatang sudah bisa mengekspor ikan hasil tangkapan nelayan Lembata dengan kapasitas 100 ton ikan. Ketika pabrik sudah ada maka kita harus bekerja keras untuk memenuhi pasokan ikan sesuai kebutuhan pabrik.

Lebih lanjut dalam lampiran Surat Keputusan Bupati Lembata yang dibacakan Kepala Bidang Perikanan Lambertus Lengari,SPi.MM dirincikan bahwa kelompok nelayan penerima bantuan berasal dari kecamatan Omesuri, Buyasuri, Nubatukan, Lebatukan dan Atadei yang semuanya terdiri dari 25 kelompok.  Kelompok penerima Kapal 10 Gross Tonage (GT) sebanyak 3 buah masing-masing  adalah KN. Bina Usaha Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan yang diketuai oleh Kasim Langodai , KN. Anunto yang diketuai oleh Syamsudin HS serta  KN Karya Bahari  yang diketuai oleh  H.Rafiudin H.Jafar dari Desa Balauring Kec.Omesuri.  Sementara Jenis Bantuan Berupa Kapal 1,5 GT diserakan pada 5 KN dengan masing-masing 1 unit yakni KN. Demit Segoro  Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan yang diterima oleh Muhamad Masan, KN. Maju Bersama  Desa Lewogroma, Kecamatan Atadei yang diterima oleh Yohanes Belaweni, KN. Putri Laut Desa Wailolong Kecamatan Omesuri yang diterima oleh  Ansar Syahbudin,  KN.Mianto Desa Balauring Kecamatan Omesuri yang diterima oleh Muhamad Ali dan KN. Usaha Baru  Desa Balauring  Kecamatan Omesuri yang diterima oleh Aminu Muslihi.

Sedangkan Bantuan Cool Box sebanyak 100 unit diberikan pada  Kelompok Pembakul (KP) Pasar TPI 1 yang diterima oleh  kelompok  Ramlia Hasan sebanyak 10 unit, KP Pasar TPI 2 yang diterima oleh Jahria Mahmud sebanyak 10 unit, KP Pasar TPI 3,yang diterima oleh  Nurhayati Dahlan, KP Pasar TPI 4 yang diterima oleh  Rahmatia Bao, juga sebanyak 10 unit Sedangkan KP Pasar TPI 5 dan KP Pasar TPI 6 masing-masing menerima 10 dan  6 unit Cool Box yang diserahkan ke   Jamalia dan Jahura Sahleh selaku ketua.

Selain itu, KP Lamahora Kelurahan Lewoleba Timur, KP Hadakewa Desa Hadakewa,  KP Tite Hena desa Lebewala Kecamatan Omesuri, KP Pasar Ikan Balauring desa Balauring Kecamatan Omesuri, KP Pasar Wairiang Desa Lamaleu Kecamatan Buyasuri  juga menerima bantuan cool box. Sementara  kepada ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Dinas Kelautan dan Perikanan Lembata diberikan 5 unit cool box untuk pemberdayaan ekonomi keluarga.

Sumber Humas TI Setda Lembata

Bupati Sunur Panen Perdana Rambutan dan Naga

Bupati Yance saat memanen buah anggur di Desa Ulumado

Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur, ST telah melakukan panen perdana Rambutan dan buah Naga milik masyarakat di Desa Lite Ulumado, Kecamatan Nubatukan, Sabtu,(29/11). Masyarakat petani Desa Lite Ulumado bahkan secara ikhlas menyanggupi lahan seluas 10 Ha untuk pengembangan Rambutan dan buah Naga yang dinilai sangat cocok dibudidayakan dikawasan lahan pertanian milik masyarakat setempat.

          “Kunjungan kerja (Kunker) ke Desa Lite Ulumado ini perdana. Saya datang untuk dengar aspirasi masyarakat apa yang dibutuhkan. Alam disini sangat subur. Air minum bersih malah berlimpah, dan terbuang, tapi harus dimanfaatkan.  Kondisi lahan petani disini subur memungkinkan untuk kembangkan aneka buah-buahan dan komoditi perdagangan”, ungkap Bupati Sunur yang didampingi Sekretaris Kecamatan Nubatukan, Siprianus Plea Lajar, SH dan Kepala Desa Lite Ulumado, Krispinus Kewa Ama Ruing.

        Dikatakan, membangun Desa Lite Ulumado harus secara integratif dengan desa-desa sekitar akan lebih cepat maju. Bupati Sunur yakin, bahwa dengan kucuran dana lebih dari Rp 1 Miliar dari Pemerintah Pusat untuk setiap desa, infrastruktor jalan dan sarana umum lainnya dapat dengan mudah dibangun. Apalagi, desa-desa sekitar sepakat membangun kerjasama yang saling menguntungkan. Untuk itu, lanjut Bupati Sunur, Desa Lite Ulumado, Desa Nuba Mado dan Desa Baolangu harus bersatu untuk membangun secara bersama infrastruktur, sarana dan parsarana umum pada kedua desa tersebut. Pada saat ini, sudah tidak jaman lagi desa membangun dirinya sendiri, tapi harus integaratif.

          Bupati Sunur juga mengingatkan masayarakat petani agar terus mengembangkan rambutan dan buah naga. Jangan tanya soal pasar dulu. Tapi apakah produksi dan stok tetap tersedia atau tidak. Jika produksi tersedia secara memadai, makan pasar akan membutuhkannya. Selain buah-buahan, petani juga harus mengembangkan Kopi di di Kawasan Belek, dan bila perlu Kopi Lite. Karena daerah ini cocok untuk tanaman perdagangan seperti Kopi dan Kemiri.

          Seusai arahan Bupati Lembata, warga desa Lite Ulumado mengaspirasikan berbagai kebutuhan di desa. Antara lain, tentang Listrik PLTD atau Listrik PLN yang sangat dibutuhkan. Bahkan mendesak bantuan Genset untuk mengatasi kebutuhan akan listrik.Begitu pula jalan masuk ke Desa Lite Ulumado yang masih  memprihatinkan jadi butuh perhatian pemerintah Kabupaten Lembata. Sementara itu,  SD Lite Ulumado juga kekurangan  sebuah ruang kelas, karena selama ini hanya ada 5 ruang kelas. Masyarakat juga meminta agar dua guru honorer yang selama ini dibiayai oleh desa, , diangkat oleh Pemkab Lembata dengan sistem tenaga Kerjasama Operasional (KSO

), agar beban masyarakat semakin ringan.

         Menanggapi aspirasi masyarakat soal listrik, Bupati Sunur mengingatkan pihak Dinas ESDM Kabupaten Lembata, Drs. Markus Labi agar segera mengajukan proposal kepada pihak PLN untuk membangun jaringan listrik ke desa ini. Tentang Pembangunan Jalan sudah pasti mendapat perhatian ke kawasan ini yang sangat potensial. Selain itu, Jalan Usaha Tani (JUT) akan dibangun dengan sendirinya karena masyarakat telah ikhlas menyiapkan lahan seluas 10 Hektar untuk pengembangan rambutan dan buah naga. Sedangkan soal guru honor, Bupati Sunur bahkan mengingatkan Kepala Dinas PPO Kabupaten Lembata, Drs, Zakarias Paun agar mendata seluruh guru tenaga honor di Kabupaten Lembata untuk dipertimbangkan dibiayai oleh Pemda Lembata secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah dan membangun sebuah ruang kelas bagi kelas VI nanti.

         

Peran Strategis Humas Pemerintah Daerah Oleh : Fransiskus Paji da Silva S.Fil Staf Humas dan TI Pemda Lembata (Opini Tabloid Bidik NTT Minggu IV Juli 2014)

            

Reformasi birokrasi menuntut transparansi penyelenggaraan sistem pemerintahan pada semua jenjang lembaga pemerintah. Good governance and clean goverment sekarang bukan lagi slogan tetapi telah menjadi bagian dari pengimplementasian sistem penyelenggaran pemerintahan. Dalam kerangka menuju birokrasi modern, menghindari responsibility, acuntabel dan transparansi adalah keniscayaan. Tuntutan-tuntutan ini akan mendapat jawabannya ketika Humas sebagai lembaga pemerintah yang melakukan managemen komunikasi dan informasi terhadap publik pemangku kepentingan mampu mengambil peran sebagai komunikator,fasilittor dan desiminator yang profesional dan handal. Humas harus bisa membuka akses komunikasi dua arah antara pemerintah dan publiknya serta harus bisa menyerap informasi dan aspirasi publik sebagai bahan masukan untuk pemerintah agar keseluruhan peyelenggaraan pemerintahan adalah jawaban atas kebutuhan dan tuntutan publik.      

            Sebagai komunikator humas menjadi  jembatan  menciptakan suasana yang sangat kondusif untuk  win-win solution stake holder dan organisasi baik internal maupun eksternal  dalam rangka membangun citra institusi pemerintah. Karenanya menginformasikan berbagai kebijakan pembangunan daerah menjadi tugas ideal membentuk citra positif pemerintah di mata publiknya. Tanpa hal ini sebuah daerah menjadi  rentan konflik kepentingan karena akses informasi masyarakat sangat boleh jadi didominasi kelompok kepentingan tertentu. Gencar menginformasikan berbagai kebijakan pembangunan pemerintah menjadi langkah solutif Humas Pemda untuk  membuka ketertutupan ini sekaligus meminimalisir conflict interest.

            Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) meletakan paradigma baru bagi tata kelolah kehumasan pemerintah seiring tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang mengarah kepada good governance. Dimensi keterbukaan, mudah akses, accountable dan transparan menjadi tuntutan penyelenggaran pelayanan kehumasan pemerintah. Untuk membangun pemerintahan yang sehat dan bersih dibutuhkan kritikan dan pendapat publik. Masyarakat dijamin haknya secara bebas untuk memperoleh informasi  atas penyelenggaraan pemerintahan dan pemerintah berkewajiban menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Komunikasi dua arah yang efektif akan menepis tindakan dan prasangka negatif masyarakat terhadap pemerintah  serentak menumbuhkan perubahan-perubahan positif dalam tubuh pemerintah. Ketangkasan Humas menyerap informasi dan aspirasi publik sebagai masukan bagi pimpinan instansi pemerintah akan mengarahkan keberpihakan setiap keputusan  kepada kepentingan publik.  Disini Humas tidak saja tampil sebagai lembaga yang membangun citra positif tetapi lebih dari itu memberi andil dalam menciptakan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang transparan dan populis.   

             Sejalan dengan KIP, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang pemerintah  daerah  menghantar humas pada peran yang  sangat strategis dalam penyelengaran pemerintahan daerah. Otonomi daerah menumbuhkan demokratisasi dan penguatan civil society. Kewenangan lebih luas yang dimiliki pemerintah daerah  di satu sisi memberi daya tumbuh bagi inisiatif dan kreativitas Pemda dalam menggagas dan mengimplementasi kebijakan pembangunan, tetapi di sisi lain penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan menjadi tuntutan publik yang tidak bisa dilepas. Keluasan kewenangan Pemda berjalan seiring dengan tuntutan keterbukaan informasi publik yang jika tidak dimanagemen secara baik maka akan berimplikasi negatif bagi pembangunan daerah. Hal ini tentunya tumbuh berbeda untuk masing-masing daerah sesuai latar sosial budaya yang sejalan dengan umur otonomi.  

              Lembata misalnya, dalam usia otonominya yang terbilang remaja memilki kompleksitas dalam berbagai segi pembangunannya. Menyatukan tekad bersama tentunya tidak hanya untuk meraih kemerdekaan berotonomi tetapi harus lebih pada bagaimana bersama mengisinya secara arif.  Euforia kemerdekaan tidak serta merta melahirkan gejolak sosial tanpa solusi  tetapi harus dibingkai secara baik dalam saluran yang tepat untuk kebaikan kepentingan bersama. Demokrasi bukan tujuan tetapi sarana produktivitas  pembangunan untuk kemajuan bersama.  Di sini Peran humas membuka komunikasi simetris  serta memfasilitasi seluruh perkembangan aspirasi sangat dibutuhkan.

             Kepemimpinan Lembata baru yang terbilang visioner membutuhkan strategi kehumasan yang tepat dan accountable.  Strategi kebijakan pembangunan  Lembata Baru harus bisa ditransformasi secara cerdas  dalam konsumsi pemberitaan publik yang akurat. Informasi kebijakan pembangunan daerah harus diterima tuntas menembus semua elemen masyarakat.  Begitupun sebaliknya, informasi dan aspirasi publik harus bisa diserap sampai ke struktur paling atas instansi pemerintah. Aksi unjuk rasa   sektarian entah murni kepentingan publik ataupun tidak adalah fenomena  terang mengintrospeksi guna membangun strategi kehumasan pemerintah daerah yang handal.  Demokratisasi dengan penguatan civil society  bukan menjadi fenomena yang harus dibendung tetapi menjadi kekuatan membangun sistem kelembagaan intern yang profesional. Karena itu penguatan sistem lembaga komunikasi dan informasi daerah  menjadi muthlak dibutuhkan. Akhir-akhir ini, Humas Pemda Lembata tampaknya telah memulai langkah ini.  Proses penguatan ini sudah pasti akan berjalan seiring dengan reaksi esternal kelompok kepentingan yang  berimplikasi pada pembenturan tujuan. Di titik ini,  profesionalisme Humas Pemda ditantang untuk responsif, berimbang dan accountable

            Humas profesional harus meninggalkan model komunikasi satu arah (asimetris) dan berubah ke model dua arah timbal balik (simetris). Model ini merupakan model komunikasi ekselen yang dikenal sebagai excellence public relations yang digagas oleh James Gung dkk setelah melakukan riset terhadap 321 perusahan di Inggris, Amerika dan Kanada selama 15 tahun (Grunig, Dozier, dkk,2008). Model ini berisi deskripsi teknik-teknik berkomunikasi antara humas dengan publiknya. Teknik ini mengandung dua dimensi yakni arah komunikasi dan keseimbangan komunikasi. Arah komunikasi menyangkut perilaku komunikasi apakah monolog yang bersifat menyebarkan informasi atau dialog yang bersifat pertukaran informasi. Keseimbangan komunikasi berkaitan dengan posisi seimbang atau tidaknya komunikasi yang dibangun antara lembaga dan publiknya.

            Menurut Fawkes (2004), Grunig dan Hunt (1984), dan Harrison (2009), model ekselen adalah model ideal karena membangun diaog secara penuh dengan publik serta fokus pada upaya membangun hubungan  dan pemahaman bersama. Publik bukan penerima yang pasif tetapi juga dapat berubah peran sebagai subyek.  Model ini menyaratkan humas berperan sebagai kepanjangan tangan pemerintah dan juga menyuarakan aspirasi publik dan media. Humas berupaya agar suara publik dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Sebuah keputusan yang diambil menyangkut kebijakan pembangunan harus melalui proses mendengarkan pihak-pihak lain. Ini berarti berarti Humas harus menyediakan informasi publik secara terbuka mencakup kesuksesan dan kegagalan. Informasi tentang kegagalan atau kekurangan disampaikan dengan alasan-alasan penyebab dan langkah-langkah yang sedang dan akan dilakukan untuk mengatasinya.

            Oleh karena itu Humas pemda dituntut untuk menyediakan saluran-saluran komunikasi yang memadai untuk menerapkan komunikasi ekselen sebagai komunikasi ideal dalam membangun kinerjanya. Di tengah arus teknologi informasi yang tak terbendung dengan drastisnya peningkatan masyarakat “melek teknologi”, Humas Pemda harus responsif menyediakan saluran-saluran komunikasi yang tidak hanya konvensional tetapi juga online.   Penggunaan saluran-saluran virtual menjadi keniscayaan bagi humas Pemda. Diskusi-diskusi publik di dunia maya dengan menggunakan jejaring sosial membuat sebuah isu begitu cepat beredar sehingga menuntut kepekaan humas untuk meresponnya. Beberapa media sosial dan networking di internet seperti blog, facebook, twitter, Myspace, Linkedin, geogle plus dan yang lainnya  telah menjadi alat interaksi, diskusi dan pembentuk opini publik. Media sosial tersebut sangat berpengaruh membentuk opini publik dan mendorong prilaku sosial tertentu.

            Penguatan lembaga humas Pemda tidak boleh menyepelekan perkembangan ini. Managemen komunikasi dan informasi pemerintah daerah harus berjalan seiring perkembangan teknologi. Komunikasi dua arah, penyerapan informasi dan pelayanan informasi yang menjadi tugas humas Pemda hanya dapat berjalan efektif apabila respon terhadap perkembangan teknologi informasi yang ada. Peran strategis Humas Pemda diwujudkan tidak hanya dalam komitmen tetapi juga melalui metode dan sarana yang tepat. Humas Pemda yang profesional dan tanggung gugat adalah yang cerdas menemukan metode dan sarana baru dalam membangun komunikasi simetris dengan publiknya.